TEMPO.CO, Jakarta - Proyek Tol Trans Sumatera terancam berhenti akibat kekurangan atau defisit bantuan Penyertaan Modal Negara (PMN). Kontraktor pelaksana yaitu PT Hutama Karya (Persero) butuh modal negara Rp 25 triliun tahun ini, tapi yang baru disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru Rp 6,2 triliun.
Saat dikonfirmasi, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta mengaku belum memiliki banyak informasi detail. Ia hanya mengatakan saat ini Kemenkeu dan instansi terkait masih terus berkoordinasi untuk mendukung penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatera.
Salah satunya dengan menyusun prioritas penyelesaian proyek secara cermat. "Tentunya juga dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara," kata Isa saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 28 Januari 2021.
Sebelumnya, kabar soal nasib Tol Trans Sumatera ini dibeberkan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian. Hedy menjelaskan, proyek tersebut agak unik karena berdasarkan Keputusan Presiden. pembangunan jalan bebas hambatan ini sepenuhnya merupakan penugasan.
Skema penugasannya kepada Hutama Karya yakni negara membantu bukan dengan dukungan konstruksi, melainkan dengan bantuan PMN. "Setelah kita lakukan evaluasi, sampai sekarang yang telah berjalan ternyata ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sebesar Rp 60 triliun," kata Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021.
